PANTAU FINANCE — Reses anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Suherman menjadi ruang warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi. Sedikitnya seratusan warga dari Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara menyampaikan aspirasi dalam kegiatan reses yang digelar di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Minggu (30/8/2026).
Suherman yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Pringsewu menerima berbagai keluhan masyarakat, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, akses menuju wilayah kecamatan, kebutuhan jembatan penghubung hingga persoalan kartu BPJS subsidi pemerintah.
Tiga persoalan infrastruktur menjadi perhatian utama warga dalam reses tersebut.
Warga Pagelaran Utara meminta pemerintah melanjutkan pembangunan jalan hotmix yang menghubungkan Pekon Fajarmulya dengan Pekon Fajarbaru. Ruas jalan tersebut memiliki panjang sekitar 16 kilometer dan saat ini kondisinya disebut mengalami kerusakan cukup parah.
Kerusakan jalan tersebut dinilai mengganggu mobilitas masyarakat, baik pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat. Warga berharap pembangunan jalan yang sebelumnya telah diawali melalui program jalan inpres dapat kembali dilanjutkan hingga tuntas.
Selain persoalan jalan, warga Pekon Banjarejo menyampaikan harapan agar akses menuju Kecamatan Pagelaran melalui kawasan Bendungan Way Sekampung dapat dibuka.
Menurut warga, jika akses tersebut bisa digunakan, perjalanan dari Banjarejo menuju Pagelaran hanya membutuhkan jarak beberapa kilometer dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.
Namun karena akses tersebut belum dapat dilalui, masyarakat terpaksa mengambil jalur memutar melalui Pringsewu atau melewati Kecamatan Banyumas, kemudian menuju Pringsewu dan Pagelaran.
Akibatnya, jarak perjalanan menjadi lebih jauh dan waktu tempuh bisa mencapai 30 hingga 45 menit.
Warga menilai pembukaan akses tersebut bukan hanya akan memangkas jarak dan waktu perjalanan, tetapi juga mempermudah aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas masyarakat sehari-hari.
Belum selesai soal akses jalan, warga Banjarejo juga mengeluhkan belum adanya jembatan penghubung menuju Pekon Bumiarum.
Selama puluhan tahun, masyarakat dari dua pekon tersebut dipisahkan oleh aliran Sungai atau Way Sekampung yang cukup lebar dan dalam.
Untuk menuju Pekon Bumiarum, warga masih mengandalkan rakit dengan biaya sekitar Rp5.000 per orang untuk sekali perjalanan. Artinya, warga yang harus pulang-pergi perlu menyiapkan biaya sekitar Rp10.000.
Kondisi tersebut semakin dirasakan berat karena akses menuju Bumiarum cukup banyak digunakan warga dan anak-anak sekolah setiap hari.
Warga bahkan mengaku pernah siap menghibahkan sebagian lahan untuk pembangunan jembatan. Namun, rencana pembangunan yang sempat muncul beberapa tahun lalu hingga kini belum terealisasi.
Bahkan, menurut warga, material besi bekas jembatan sempat ditumpuk di pinggir sungai sebagai bagian dari rencana pembangunan. Namun pembangunan tersebut akhirnya tidak terlaksana.
Untuk menghindari biaya rakit, sebagian masyarakat memilih jalur alternatif melalui jalan onderlag yang rusak di kawasan perkebunan warga menuju Pekon Sinar Baru Timur, Dusun Sinar Gunung, kemudian melanjutkan perjalanan ke Bumiarum melalui jembatan gantung.
Suherman menyatakan akan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah maupun pihak terkait.
Terkait permintaan warga Pagelaran Utara mengenai pembangunan jalan Fajarmulya-Fajarbaru, Suherman mengatakan akan mendorong tindak lanjut pembangunan jalan hotmix yang sebelumnya telah diawali melalui jalan inpres.
“Semoga harapan warga bisa segera terwujud,” ujar Suherman.
Sementara mengenai permintaan pembukaan akses melalui Bendungan Way Sekampung, Suherman berharap pihak pengelola dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, akses tersebut akan memberikan manfaat besar bagi warga karena dapat memperpendek jarak dan waktu perjalanan.
Untuk pembangunan jembatan penghubung Banjarejo-Bumiarum, Suherman juga memastikan aspirasi tersebut akan diperjuangkan.
Ia mengakui, rencana pembangunan jembatan di lokasi tersebut memang pernah ada, tetapi hingga kini belum berhasil direalisasikan.
Suherman bahkan berharap program pembangunan ribuan jembatan yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat dapat diarahkan ke Kabupaten Pringsewu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pekon Banjarejo.
BPJS Jadi Keluhan Krusial Warga
Selain persoalan infrastruktur, masalah kartu BPJS subsidi pemerintah juga menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Suherman mengungkapkan, terdapat sekitar 64 ribu kartu BPJS masyarakat Pringsewu yang disebut telah diputus oleh pemerintah kabupaten karena persoalan anggaran.
Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya didahului dengan proses verifikasi dan validasi data secara menyeluruh. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan justru ikut kehilangan kepesertaan.
“Tapi mestinya harus verifikasi data, jangan warga yang tidak mampu yang diputus,” kata Suherman.
Ia menyebut pemutusan kepesertaan BPJS tanpa pemberitahuan dapat menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat.
Sejumlah warga, kata dia, baru mengetahui kartu BPJS mereka sudah tidak aktif ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Kondisi tersebut membuat masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun terapi harus mengalami kendala karena kepesertaan mereka ternyata sudah tidak aktif.
“Masalah ini sudah saya sampaikan berulang kali, tidak dipertimbangkan,” ujar Suherman.
Ia mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait persoalan tersebut.
Menurut Suherman, angka 64 ribu kepesertaan yang disebut diputus bukan jumlah kecil. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan koordinasi serta validasi data terlebih dahulu sebelum melakukan pemutusan.
“Pemutusan 64 ribu kartu BPJS itu banyak sekali. Berapa ribu warga tidak mampu yang terdampak? Saya sampai kewalahan menghadapi masyarakat yang mengadu,” katanya.
Suherman juga mengatakan dirinya diminta menandatangani fakta integritas terkait persoalan tersebut. Namun ia mengaku belum bersedia karena masih mempertanyakan kejelasan proses validasi data.
“Saya memang diharapkan tanda tangan fakta integritas, tapi saya belum mau karena belum jelas validasi datanya. Tetapi tanpa persetujuan saya tetap dilakukan pemutusan,” ungkapnya.
Ia berharap persoalan BPJS segera mendapat solusi sehingga masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pengobatan rutin, tidak kembali kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.
Suherman juga menyoroti janji pengaktifan kembali kartu BPJS menggunakan KTP Pringsewu. Namun menurutnya, di lapangan masyarakat masih menghadapi kendala ketika hendak mendapatkan pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit.
“Janjinya akan diurus sampai empat atau lima hari, ternyata sampai sebulan juga tidak diurus. Ini sangat disayangkan,” pungkasnya.
