PANTAU FINANCE — Musim kemarau dengan kondisi cuaca yang semakin panas membuat potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pringsewu, Lampung, kembali menjadi perhatian.
Mabes TNI turun langsung memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak serius.
Kegiatan tersebut digelar di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Selasa (1/9/2026).
Tim penyuluh karhutla dari Mabes TNI dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko. Ia didampingi Kolonel Ahadiat serta Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Sosialisasi turut dihadiri Plt. Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar Anton Subagiyo SH, Forkopimcam Gadingrejo, seluruh kepala pekon, penyuluh pertanian serta tokoh masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Tri Handoko menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi langkah utama dalam menghadapi potensi karhutla, terutama ketika kondisi cuaca sedang panas dan memasuki musim kemarau.
Menurutnya, upaya mencegah kebakaran tidak dapat hanya mengandalkan aparat. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.
“Kita perlu bekerja sama, bahu-membahu dan bergotong royong untuk menjaga agar karhutla tidak terjadi,” ujar Tri Handoko.
Meski demikian, Tri Handoko mengungkapkan berdasarkan pemantauan data satelit, saat ini baru terdapat dua titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Kabupaten Pringsewu.
Namun, jumlah tersebut bukan alasan untuk menurunkan kewaspadaan. Justru kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pencegahan sejak dini.
Ia meminta sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan secara rutin dan tidak berhenti hanya pada kegiatan formal.
“Caranya yaitu dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, baik di tempat pengajian ataupun melalui media sosial,” pesannya.
Warga Soroti Respons Damkar
Dalam sesi tanya jawab, sosialisasi karhutla justru membuka sejumlah persoalan lain di lapangan, khususnya mengenai kesiapan layanan pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah Pringsewu.
Narsiman, yang mewakili BHP Pekon Gading Timur, menyampaikan keluhan terkait lambannya penanganan Damkar ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
Selain persoalan waktu kedatangan, ia juga menyoroti kondisi peralatan yang digunakan petugas. Menurutnya, kekuatan pendorong air dinilai belum maksimal sehingga semburan air kurang kuat.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno.
Keduanya menyebut mobil Damkar terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk tiba ketika masyarakat membutuhkan penanganan segera.
Mereka pun mengusulkan agar armada Damkar dapat disiapkan di setiap kecamatan. Usulan tersebut dinilai penting karena perkembangan permukiman masyarakat semakin padat sehingga kebutuhan terhadap pelayanan pemadam kebakaran juga semakin tinggi.
DPRD Dorong Anggaran Damkar Jadi Prioritas
Sementara itu, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar, Anton Subagiyo, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana pelayanan pemadam kebakaran.
Menurut Anton, penguatan fasilitas Damkar harus menjadi salah satu skala prioritas pemerintah daerah, terlebih kondisi kemarau 2026 diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember.
Ia mendorong agar kebutuhan peningkatan sarana Damkar dapat dimasukkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul di lapangan, termasuk ancaman karhutla.
Anton juga mengingatkan bahwa keberadaan mobil dan fasilitas Damkar bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari pemenuhan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat.
Pelayanan tersebut berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Karena itu, menurutnya, sarana Damkar harus memiliki kualitas dan kualifikasi terbaik agar dapat bekerja secara optimal ketika menghadapi keadaan darurat.
Pencegahan karhutla pun dinilai membutuhkan sinergi semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, TNI, aparat, pemerintah pekon hingga masyarakat harus memiliki kesadaran bersama untuk mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau.
