PANTAU FINANCE– Partai Golkar kembali menjadi sorotan publik setelah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek terkait pelunasan utang kampanye Pilkada 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini muncul menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kota Bandar Lampung yang sempat memanas akibat konflik internal partai.
Hanan A Rozak, Ketua Golkar Lampung yang resmi menjabat sejak 31 Agustus 2025, menghadapi tekanan media setelah penetapan Ardito sebagai tersangka. Ia menegaskan bahwa Ardito baru bergabung dengan Golkar dan sebelumnya merupakan ketua partai lain di Lampung Tengah serta diusung oleh partai berbeda saat Pilkada lalu. “Keberadaan Saudara Ardito Wijaya di Golkar itu baru saja bergabung. Sebelumnya yang bersangkutan ketua dari salah satu partai politik di Kabupaten Lamteng. Saat pencalonan Pilkada lalu, yang bersangkutan juga diusung partai lain, bukan Partai Golkar,” ujar Hanan saat diwawancarai media lokal pada Kamis (11/12/2025).
Pernyataan Hanan menimbulkan kontroversi di kalangan kader senior. M. Alzier Dianis Thabranie mengkritik sikap Hanan yang dinilai melepaskan tanggung jawab atas kasus Ardito. “Jadi pemimpin itu memang tak gampang. Tidak boleh yang karbitan. Baru ada masalah ini saja, sudah cuci tangan, lepas tanggung jawab, seperti tak kenal. Bilang Ardito Wijaya kader baru. Padahal yang mengajaknya masuk Golkar dan jadi pengurus itu siapa? Kan Hanan sendiri. Termasuk Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji. Lah sekarang, begitu ada masalah hukum, langsung lepas tanggung-jawab. Sikap inikan sangat memalukan dan tidak ksatria,” tegas Alzier.
Selain kasus hukum, Golkar juga menghadapi gejolak internal menjelang Musda XI DPD Golkar Bandar Lampung. Musda batal digelar pada Minggu, 14 Desember 2025, karena adanya peralihan dukungan dari pimpinan kecamatan. Benny Nauly Mansyur, yang sebelumnya didukung oleh 20 pimpinan kecamatan, kini hanya mendapatkan 9 suara, sementara 11 pimpinan lainnya beralih mendukung Handitya Narapati: Putra Sjachroedin ZP. Peralihan ini memicu ketegangan politik dan potensi perpecahan di tubuh DPD Bandar Lampung.
G. Miftahul Huda, Ketua DP AMPG Kota Bandar Lampung, menegaskan bahwa ancaman pencopotan dan pelantikan Plt Ketua DPD Golkar Kota Bandar Lampung, Riza Mirhadi, tidak akan melemahkan solidaritas mereka. “Adanya ancaman ini justru membuat kami semakin solid dan berkonsolidasi,” ujarnya pada Minggu, 14 Desember 2025.
Terlepas dari tekanan internal dan sorotan kasus hukum, Golkar tetap dianggap partai legendaris yang tangguh menghadapi tantangan politik dan zaman. Kekuatan partai ini berasal dari kader-kader intelektual yang dinilai mampu menjaga stabilitas dan menghadapi konflik internal secara strategis.***
