PANTAU FINANCE— Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung memutuskan penambahan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), setelah sebelumnya Disdikbud hanya menganggarkan sekitar 6,5 miliar rupiah. Keputusan ini menuai kekhawatiran dari sebagian sekolah terkait kemampuan membayar listrik, operasional, dan kebutuhan rutin lain.
Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, yang juga Wakil Sekretaris DPD Gerindra Lampung, menjelaskan bahwa penambahan anggaran BOSDA menjadi respons atas pengajuan dana hibah dan BOS untuk sekolah swasta dan perguruan tinggi negeri yang dianggap tidak prioritas. “Saya minta ke Disdikbud, untuk anggaran yang tidak prioritas masuk semua untuk BOSDA. Saya berharap betul BOSDA ini benar-benar bisa menggratiskan uang komite,” ujar Asroni saat diwawancarai Rabu, 10 Desember 2025.
Sebelumnya, pengajuan dana sebesar 1,35 miliar rupiah untuk yayasan SMA swasta Siger dan 500 juta rupiah untuk perguruan tinggi negeri ditolak karena SMA Siger belum memiliki izin resmi dan perguruan tinggi bukan kewajiban pemerintah kota. Penolakan ini sekaligus menjadi dasar pengalihan anggaran agar dana lebih fokus untuk sekolah negeri. Asroni menambahkan, BOSDA plus Dana BOS per siswa hanya menghasilkan sekitar 1,55 juta rupiah pertahun, sehingga belum cukup untuk membiayai operasional sekolah secara menyeluruh.
“Kalau cuma segitu, jangan sampai listrik enggak kebayar, ruangannya panas karena kipas angin mati. Minimal biaya operasional per siswa itu harus dua juta rupiah pertahun agar sekolah bisa berjalan lancar,” jelas Asroni. Dengan penyesuaian ini, BOSDA Bandar Lampung diperkirakan meningkat menjadi sekitar 9–10 miliar rupiah per tahun, meskipun angka pastinya masih menunggu finalisasi dari Disdikbud.
Asroni menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara maksimal agar program unggulan wali kota dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai. Selain itu, pihaknya berencana mengajak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Universitas Lampung untuk menganalisis kebutuhan sekolah dan peserta didik secara lebih rinci. “Kita mau anggaran itu maksimal untuk yang memang prioritasnya. Dengan begitu, sekolah tidak hanya menerima dana, tapi juga mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional dan mendukung pendidikan berkualitas,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban komite sekolah sekaligus memastikan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Sekolah negeri yang menjadi penerima BOSDA juga diimbau untuk mengelola anggaran secara transparan dan efisien, agar manfaatnya bisa dirasakan maksimal oleh seluruh siswa.***
