JAKARTA, Pantau Finance — Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) dengan bangga mengumumkan bahwa negara ini berhasil mencapai tingkat inflasi terendah di dunia.
Mengamati lebih dekat angka inflasi untuk bulan Juli 2023, Indonesia berhasil mencatat tingkat inflasi tahunan sebesar 3,08%. Angka ini menjadikan inflasi Indonesia semakin mendekati target tengah yang ditetapkan oleh BI, yaitu sebesar 3% per tahun.
Prestasi ini semakin berarti bila dibandingkan dengan beberapa negara anggota G20 lainnya. Sebagai contoh, India memiliki tingkat inflasi tahunan sebesar 7,44%, Inggris sebesar 6,8%, Italia sebesar 5,9%, dan Uni Eropa sebesar 5,3%.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyebutkan bahwa keberhasilan Indonesia ini didorong oleh kombinasi langkah-langkah kebijakan yang telah diterapkan untuk menekan inflasi. Berbeda dengan negara lain di mana alat utama untuk mengatasi inflasi umumnya adalah dengan menaikkan suku bunga bank sentral, Indonesia telah menunjukkan sinergi langkah-langkah kebijakan yang kuat.
“Berbeda dengan negara lain yang hanya memiliki satu alat untuk melawan inflasi, yaitu terus menaikkan suku bunga bank sentral, Indonesia menunjukkan sinergi yang sangat kokoh,” tekankan Perry dalam konferensi pers pada Kamis, 31 Agustus.
Perry juga menjelaskan bahwa dari sudut pandang BI, bank sentral memang telah menaikkan suku bunga untuk mengendalikan ekspektasi inflasi. Saat ini, suku bunga Indonesia berada di sekitar 5,75%.
Selain kebijakan suku bunga, BI juga aktif dalam upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah Indonesia. Ini melibatkan penerapan kebijakan moneter untuk membantu dalam proses stabilisasi ini.
Dari sisi pemerintah, telah dialokasikan sekitar Rp 126,68 triliun untuk pengendalian inflasi. Anggaran ini, bersama dengan upaya bersama antara pemerintah dan BI melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), telah berperan dalam mengurangi inflasi yang terkait dengan harga pangan.
“Ini merupakan ciri khas Indonesia dan alasan di balik kepemimpinan globalnya. Hal ini karena integrasi yang erat antara kebijakan moneter dan fiskal, serta kombinasi dari kedua kerangka kebijakan tersebut,” tutup Perry.
