PANTAU FINANCE— Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, organisasi relawan Gema Puan memberikan penilaian komprehensif terhadap kinerja pemerintahan. Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, menegaskan bahwa meskipun 90% masyarakat merasa puas, masih ada 10% catatan kegagalan serius yang membutuhkan perhatian mendalam dan tindakan konkret dari Presiden.
Menurut Ridwan, 10% catatan ini bukan angka sepele, melainkan masalah yang menyentuh ranah hukum, kesehatan publik, dan integritas pemerintahan. Tiga isu utama yang menjadi sorotan Gema Puan adalah:
1. Peristiwa Agustus Kelam: Misteri yang Belum Terungkap
Ridwan 98 menyoroti peristiwa Agustus Kelam yang dianggap Gema Puan terjadi “by design” atau terencana. Hingga kini, aktor intelektual di balik peristiwa tersebut belum teridentifikasi, dan tidak ada langkah hukum tegas yang diambil terhadap para pelaku utama. Gema Puan menilai bahwa ketidakjelasan ini menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Peristiwa ini bukan sekadar kejadian lokal, tetapi menunjukkan potensi kegagalan sistem pengawasan dan hukum. Presiden harus mengambil langkah berani untuk menegakkan keadilan dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum,” ujar Ridwan.
2. Program MBG (Makan Bergizi Gratis): Dari Program Unggulan ke Krisis Publik
Program MBG, yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo, menghadapi sorotan tajam setelah insiden keracunan massal ribuan siswa di berbagai daerah. Ridwan menyebut bahwa sampai saat ini, belum ada tindakan hukum tegas terhadap yayasan atau pihak pengelola yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan tersebut.
“MBG harus menjadi contoh keberhasilan pemerintahan, bukan sumber krisis kesehatan publik. Pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh proses distribusi, pengawasan, hingga kualitas bahan makanan. Ini adalah tanggung jawab moral dan hukum,” tegas Ridwan.
3. Evaluasi Terhadap Pembantu Presiden: Loyalitas dan Integritas di Ujung Tombak Pemerintahan
Gema Puan juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap para pembantu Presiden, termasuk menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, hingga komisaris. Ridwan menegaskan bahwa mereka harus loyal dan sepenuhnya tunduk pada Presiden Prabowo, bukan menjadi “titipan” pihak lain.
“Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan. Presiden perlu memastikan bahwa setiap pembantu memiliki integritas dan komitmen penuh terhadap visi pemerintahan,” jelas Ridwan. Evaluasi ini, menurutnya, tidak hanya menyangkut aspek personal, tetapi juga memastikan efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan secara keseluruhan.
Kritik sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral
Ridwan menekankan bahwa kritik yang disampaikan Gema Puan bukan bentuk ketidaksetiaan, melainkan tanggung jawab moral sebagai relawan yang peduli terhadap keberhasilan pemerintahan. “Kami tidak ingin hanya menjadi penjilat yang membuat APS — Asal Prabowo Senang. Kritik membangun adalah bentuk dukungan nyata agar pemerintah mampu bekerja lebih baik,” kata Ridwan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo menghargai kritik yang konstruktif. Menurut Ridwan, hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat. Gema Puan berharap, tiga isu krusial ini segera mendapat perhatian khusus, sehingga pemerintahan satu tahun ke depan bisa mencatatkan prestasi yang lebih signifikan dan mengurangi celah kegagalan.
Gema Puan melalui Ridwan 98 menyampaikan pesan tegas: 90% keberhasilan patut diapresiasi, tetapi 10% kegagalan tidak boleh diabaikan. Tiga fokus utama—peristiwa Agustus Kelam, insiden MBG, dan evaluasi pembantu Presiden—merupakan cermin evaluasi serius yang harus dilakukan Presiden Prabowo untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.***
