PANTAU FINANCE– Gelombang peringatan dari para aktivis reformasi ’98 kembali mengguncang jagat politik Indonesia. Dalam rilis pers yang diterima redaksi, Gerakan Nasional ’98, Forbes Bhinneka Tunggal Ika, dan Gema Puan menyuarakan desakan tegas kepada seluruh elit politik untuk mengembalikan Pancasila sebagai fondasi demokrasi sejati di Tanah Air.
Fenomena politik saat ini menunjukkan sistem liberal yang semakin mengakar, di mana “ongkos politik tinggi” mempermudah mereka yang berkantong tebal untuk mendominasi kekuasaan. Para aktivis menegaskan, hal ini justru menempatkan kepentingan segelintir pihak di atas kepentingan rakyat, dan mengabaikan prinsip musyawarah serta keadilan sosial yang menjadi inti Pancasila.
“Konstitusi kita, hasil musyawarah para founding fathers, dirancang untuk seluruh rakyat Indonesia. Nilai kekeluargaan, gotong royong, hingga musyawarah untuk mufakat tertulis jelas dalam Pancasila. Ini harus kembali menjadi pedoman utama demokrasi kita,” tegas para aktivis dalam rilisnya.
Tiga Tuntutan Keras Aktivis ’98
Dalam pernyataannya, gerakan moral ini menyoroti tiga langkah strategis yang dianggap krusial untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia:
1. Kembalikan Pancasila sebagai Watak Demokrasi – Aktivis menuntut seluruh elit politik menegaskan kembali Pancasila sebagai jiwa konstitusi UUD 1945. Mereka menekankan bahwa tanpa Pancasila, arah pembangunan politik akan mudah terjebak kepentingan kelompok tertentu dan korupsi politik akan semakin merajalela.
2. Bentuk Komisi Konstitusi Segera – Komisi ini diharapkan dapat mengevaluasi seluruh praktik politik dan sistem yang memicu korupsi sistemik, sekaligus merancang mekanisme pencegahan yang lebih ketat. Komisi direncanakan melibatkan pakar hukum tata negara, utusan daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan kelompok sosial-politik lainnya agar representasi masyarakat lebih merata.
3. Perkuat MPR sebagai Lembaga Tertinggi – Aktivis menekankan pentingnya MPR menjadi penentu arah kebijakan nasional agar pembangunan berjalan berkesinambungan dan sistematis. Langkah ini juga dianggap vital untuk menghadapi dinamika geopolitik global dan memastikan Indonesia tetap kuat secara politik dan ekonomi di kancah internasional.
Para aktivis menegaskan, tiga tuntutan ini bukan sekadar aspirasi politik, tetapi merupakan bagian dari panggilan kesejarahan mereka sebagai generasi reformasi ’98. Mereka merasa bertanggung jawab atas kondisi demokrasi saat ini dan berkomitmen untuk memperjuangkan sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa.
Kolaborasi Lintas Gerakan
Rilis ini ditandatangani oleh berbagai organisasi yang bergerak dalam spektrum sosial-politik, antara lain:
Gerakan Nasional ’98 (GN ’98)
Forbes Bhinneka Tunggal Ika
Gema Puan
Solidaritas Buruh Nasional
Ikatan Alumni KM Jayabaya
Pernyataan tegas para aktivis diprediksi akan memicu debat sengit di kalangan elit politik dan publik. Banyak pihak menilai inisiatif ini sebagai alarm penting bagi pemerintah agar lebih serius menata kembali fondasi demokrasi Indonesia, sekaligus memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik yang lebih adil dan transparan.
Dengan momentum ini, masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menilai arah politik nasional dan ikut menuntut agar demokrasi yang dijalankan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan kepentingan rakyat banyak.***
