PANTAU FINANCE— Puisi “Anak Didik Tanpa Negara” karya penyair muda asal Bandar Lampung, Muhammad Alfariezie, kembali menjadi sorotan publik dan dunia sastra nasional. Karya ini dianggap sebagai cermin kegelisahan sosial yang tajam terhadap keruntuhan moral dan tata kelola pendidikan di tingkat daerah. Dengan gaya satir yang tajam, Alfariezie menghadirkan kritik keras terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya terhadap generasi penerus bangsa.
Potret Sosial dalam Puisi
Puisi ini lahir dari pengalaman nyata dan observasi penulis terhadap praktik kekuasaan lokal yang timpang. Dalam setiap bait, pembaca disuguhi gambaran bagaimana pejabat publik yang seharusnya melindungi pendidikan malah menjadikannya alat kepentingan pribadi. Baris awal “Tiap mendengar pendidikan, / saya terkenang pelanggar / undang-undang” menegaskan kritik langsung terhadap praktik yang mencederai hak pendidikan anak-anak.
Puisi ini tidak hanya ekspresi pribadi, tetapi juga dokumen moral yang mencerminkan realitas sosial-politik Lampung, di mana ketimpangan kekuasaan lokal telah menggerus nilai integritas dan tanggung jawab negara. Sosok “wali kota” dalam puisi muncul sebagai simbol kekuasaan yang menyalahgunakan otoritas, memanfaatkan aset dan anggaran negara untuk kepentingan sekolah swasta pribadinya, sementara murid-murid menjadi korban yang berisiko gagal memperoleh ijazah.
Analisis Sosiologi Sastra
Menurut perspektif sosiologi sastra, karya ini merupakan hasil interaksi antara kreatifitas individu dan kondisi sosial masyarakat. Alfariezie menempatkan dirinya sebagai “saksi moral”, menggunakan puisi sebagai alat kritik sosial untuk menyoroti ketimpangan kuasa antara negara, pejabat, dan rakyat kecil. Baris “Dia pikir negara ini milik / keluarga dan semua warga / bodoh semua” merupakan sindiran pedas terhadap elit politik yang memperlakukan publik sebagai objek tanpa hak untuk bersuara.
Secara tematik, puisi ini menampilkan konflik vertikal antara penguasa dan masyarakat, menekankan ketidakadilan yang menimpa generasi muda. Nilai moral yang hilang akibat penyalahgunaan kekuasaan dan birokrasi yang cacat menjadi fokus utama. Puisi ini menjadi media transformasi sosial, mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi alat legitimasi politik.
Gaya Bahasa dan Diksi
Gaya bahasa yang digunakan Alfariezie tegas, lugas, dan bernuansa realisme satir, jauh dari retorika manis atau metafora abstrak. Pilihan kata seperti “pelanggar undang-undang,” “wali kota,” “anggaran kota,” dan “ijazah” menguatkan konteks sosial-politik karya. Gaya ini membuat puisi terasa langsung, menampar kesadaran publik tentang praktik korup dan penyimpangan moral di dunia pendidikan lokal.
Fungsi Sosial dan Moral Karya
Puisi “Anak Didik Tanpa Negara” berfungsi sebagai catatan perlawanan kultural, menyuarakan hak anak didik yang dirugikan, sekaligus mengingatkan pejabat publik akan tanggung jawab moral mereka. Dengan menekankan dimensi kemanusiaan, Alfariezie menyoroti bagaimana sistem pendidikan seharusnya menjadi ruang pembebasan, bukan alat kontrol elit yang korup.
Karya ini juga menjadi dokumen sosial dan moral yang bisa digunakan sebagai refleksi bagi masyarakat dan pemerintah. Puisi tersebut menuntun pembaca untuk berpikir kritis tentang peran negara, pejabat publik, dan masyarakat dalam menjaga marwah pendidikan serta keadilan sosial.
Konteks Lampung dan Implikasi Nasional
Dengan latar sosial di Bandar Lampung, puisi ini menyentuh isu yang relevan di banyak daerah di Indonesia: krisis integritas dan moral di ranah pendidikan lokal. Karya Alfariezie menunjukkan bahwa sastra tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki fungsi sosial-transformasional, sebagai alat kritik dan kesadaran moral bagi pembaca.
Muhammad Alfariezie melalui puisi “Anak Didik Tanpa Negara” berhasil menggabungkan kritik sosial, kesadaran moral, dan realisme satir untuk memotret krisis pendidikan akibat penyalahgunaan kekuasaan. Karya ini mengajak publik untuk merenungkan tanggung jawab moral pejabat, hak anak didik, dan pentingnya menjaga integritas sistem pendidikan.***
