PANTAU FINANCE– Seorang guru dari salah satu SMA di Bandar Lampung mengeluhkan pelayanan Program Indonesia Pintar (PIP) yang berlangsung di cabang BNI Kota Bandar Lampung, Senin (29/12/2025). Guru yang meminta identitasnya dirahasiakan ini mengaku kecewa karena teller atau customer service BNI menolak melayani aktivasi peserta PIP meski antrian masih berlangsung siang hari.
Guru tersebut menjelaskan bahwa dirinya mendampingi puluhan siswa sejak pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB. Namun, ketika tiba giliran beberapa siswa untuk diaktivasi, teller BNI mengaku kelelahan akibat antrian yang membludak sejak pagi. “Alasannya sangat membuat kami kecewa. Apa karena ini bantuan untuk orang kurang mampu, dia bilang lelah. Padahal saya juga capek nemenin murid antri sejak jam 7 pagi,” ujarnya.
Selain ungkapan ketidaksabaran teller, guru tersebut menyebutkan bahwa pihak cabang BNI memerintahkan satpam untuk ‘mengamankan’ dirinya, sehingga menimbulkan ketegangan ringan di lokasi. Situasi ini membuat beberapa siswa menjadi cemas, sementara guru merasa pelayanan seharusnya lebih sabar dan profesional, terutama bagi program sosial seperti PIP.
Guru tersebut menilai pelayanan teller kurang prima karena penolakan terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, padahal aktivitas layanan seharusnya berlangsung hingga jam operasional normal. Ia menekankan bahwa sikap tersebut tidak pantas, terutama karena PIP ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan.
Sejumlah pihak, termasuk orang tua dan guru pendamping, menyoroti perlunya sistem aktivasi PIP yang lebih efisien dan terjadwal. Dengan sistem yang lebih rapi, antrian panjang dan kelelahan petugas dapat diminimalkan. “Kami berharap pemerintah dan manajemen BNI segera mengevaluasi prosedur pengambilan PIP agar tidak memicu pembludakan dan tetap ramah terhadap masyarakat,” tambahnya.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pihak perbankan bahwa pelayanan publik, khususnya untuk program sosial, harus memprioritaskan kesabaran, profesionalisme, dan transparansi. Guru berharap insiden seperti ini tidak terulang dan semua siswa bisa mendapatkan hak mereka tanpa hambatan.
Dengan kejadian ini, tuntutan publik semakin jelas: perbaikan sistem distribusi PIP agar lebih efektif, manusiawi, dan terjadwal, sehingga program yang dirancang untuk meringankan beban keluarga kurang mampu bisa berjalan maksimal tanpa menimbulkan ketegangan di lapangan.***
