PANTAU FINANCE– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Lampung untuk memperketat pengawasan terhadap dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seruan ini disampaikan menyusul adanya beberapa kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi pada dapur baru di sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh pihak dalam memastikan dapur MBG beroperasi sesuai standar keamanan pangan. Ia menilai, kepatuhan terhadap SOP menjadi kunci utama agar program unggulan pemerintah pusat itu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dasar dan kelompok rentan.
“Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk terus mengintensifkan pengawasan dapur MBG. Pastikan seluruh dapur mematuhi Standar Operasional Prosedur di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada yang abai terhadap aturan, karena ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat,” tegas Gubernur Mirza, Jumat (3/10/2025).
Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan, sejak program MBG diluncurkan di Lampung tujuh bulan lalu, jutaan porsi makanan bergizi telah tersalurkan dengan baik tanpa adanya insiden kesehatan berarti. Namun, dalam dua bulan terakhir, terjadi tujuh kasus KLB yang mayoritas berasal dari dapur baru yang belum menerapkan SOP secara ketat.
“Selama tujuh bulan pertama, tidak pernah ada kejadian luar biasa. Ini bukti bahwa protokol MBG dan BGN (Bantuan Gizi Nasional) yang dijalankan dengan disiplin terbukti efektif. Tetapi saat protokol diabaikan, dampaknya langsung terasa. Tujuh KLB terakhir ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak,” ungkap Gubernur.
Ia menambahkan, temuan tersebut bukan menandakan kegagalan sistem, melainkan lemahnya pelaksanaan di tingkat teknis. “Masalahnya bukan di sistem, tapi di kedisiplinan pelaksana lapangan. Protokol sudah jelas, mekanisme sudah baku. Kalau dijalankan dengan baik, program ini sangat aman. Tetapi begitu ada yang menyepelekan SOP, risikonya muncul,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, akan mengambil langkah strategis dengan memperkuat sinergi lintas instansi antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta satuan tugas MBG di setiap kabupaten dan kota. Pengawasan tidak hanya dilakukan di dapur utama, tetapi juga hingga ke tingkat dapur penyalur di kecamatan dan desa.
Selain pengawasan rutin, Pemprov Lampung juga tengah menyiapkan sistem audit internal untuk memastikan setiap dapur MBG memiliki dokumentasi lengkap terkait penerapan SOP, mulai dari kebersihan alat masak, penyimpanan bahan makanan, hingga proses distribusi ke penerima manfaat.
“Pemantauan harus berlapis. Mulai dari tim pengawas kabupaten, kecamatan, sampai desa harus ikut memonitor. Kita ingin tidak ada lagi kejadian yang membahayakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi para pengelola dapur MBG. Ia menilai, banyak pelaksana baru yang belum memahami standar pengolahan makanan bergizi dengan benar, sehingga dibutuhkan bimbingan teknis dan pendampingan intensif. “Kita perlu edukasi berkelanjutan. Jangan hanya seremonial, tapi pastikan mereka benar-benar mengerti dan mampu menerapkan protokol yang sudah ditentukan,” katanya.
Langkah pemerintah ini sejalan dengan upaya membangun ekosistem program MBG yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan limbah dapur MBG diharapkan dapat diintegrasikan dengan konsep ekonomi sirkular, sehingga limbah organik bisa diolah menjadi pupuk atau bahan bakar alami, mendukung ekonomi hijau di daerah.
“Keamanan pangan, efisiensi dapur, dan pengelolaan limbah harus berjalan seimbang. Jika kita bisa menjaga tiga hal itu, MBG akan menjadi program yang bukan hanya bergizi tapi juga berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin di lapangan, program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Lampung diharapkan bisa kembali berjalan optimal tanpa gangguan. Pemerintah daerah juga berharap, dengan penerapan SOP yang konsisten, masyarakat semakin percaya terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif.***
