PANTAU FINANCE — Ada yang berbeda dari pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kali ini. Bukan di gedung pemerintahan atau ruang rapat, sebanyak 152 pejabat justru dilantik di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (2/9/2026).
Pemilihan lokasi ini ternyata bukan sekadar soal tempat.
Pelantikan tersebut sengaja digelar di tengah aktivitas pelayanan masyarakat. Pesannya pun cukup jelas: jabatan yang diemban para pejabat bukan hanya soal posisi, pangkat, atau struktur birokrasi, tetapi harus berujung pada pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto. Menariknya, proses tersebut disaksikan langsung oleh masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di MPP.
Sebanyak 152 pejabat yang dilantik terdiri dari 45 pejabat administrator, 56 pejabat pengawas, dan 51 pejabat fungsional.
Selain itu, empat aparatur sipil negara (ASN) juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Rinciannya, tiga orang mengisi jabatan administrator dan satu orang untuk jabatan pengawas.
Jabatan Bukan Sekadar Kursi, Tapi Amanah
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Supriyanto menyampaikan pesan yang cukup tegas.
Menurutnya, jabatan dalam pemerintahan tidak boleh hanya dipandang sebagai posisi atau kenaikan karier. Ada tanggung jawab besar yang melekat, terutama bagaimana kewenangan tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Ada alasan mengapa pelantikan ini dilaksanakan di halaman MPP. Karena momentum ini dapat dilihat dan dihadiri oleh masyarakat yang sedang menjalankan pelayanan. Jabatan yang kita emban harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang baik,” kata Supriyanto.
Ia menjelaskan, MPP dipilih sebagai lokasi pelantikan untuk mengingatkan para pejabat tentang siapa sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari seluruh kebijakan pemerintah.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang harus dilayani?
Jawabannya tentu masyarakat.
“Harus kita sadari, siapa yang akan kita layani? Tentu masyarakat. Apa yang kita lakukan, inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Sekda Lampung Selatan Ingatkan: Jangan Bikin Warga Datang Dua Kali
Supriyanto juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pelayanan publik.
Ia meminta pejabat yang baru dilantik tidak bekerja sekadar menggugurkan kewajiban. Setiap persoalan yang datang dari masyarakat harus diupayakan penyelesaiannya hingga tuntas.
Jangan sampai masyarakat datang membawa masalah, tetapi ketika pulang justru membawa masalah yang sama.
“Jangan sampai masyarakat datang membawa persoalan dan pulang membawa persoalan. Semua masalah masyarakat harus tuntas. Jangan membawa persoalan yang sama saat pulang,” ujarnya.
Pesan tersebut terasa semakin kuat karena pelantikan berlangsung di lokasi yang memang setiap hari dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah.
Dengan kata lain, para pejabat diminta tidak hanya melihat masyarakat dari balik meja kantor, tetapi memahami langsung kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi.
Aspirasi Warga Jadi Pengingat
Di sekitar lokasi pelantikan, terdapat pula tulisan aspirasi masyarakat yang terpampang.
Bagi Supriyanto, keberadaan aspirasi tersebut bukan sekadar tulisan. Suara masyarakat harus menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan menentukan kebijakan.
Menurutnya, birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mau mendengar, merespons, dan memperbaiki kekurangan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Selatan Capai 5,71 Persen
Dalam kesempatan tersebut, Supriyanto juga menyampaikan sejumlah capaian positif Kabupaten Lampung Selatan.
Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,71 persen.
Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Justru, angka tersebut harus menjadi motivasi agar kinerja birokrasi semakin solid dan efektif.
Menurut Supriyanto, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Birokrasi dituntut mampu bekerja lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak penghargaan yang didapat, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pejabat Baru Diminta Langsung Gaspol
Dengan dilantiknya ratusan pejabat tersebut, Supriyanto meminta seluruh pejabat segera memahami tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Tidak ada waktu untuk sekadar beradaptasi terlalu lama. Roda pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan bahkan dituntut semakin baik.
Ia berharap para pejabat baru mampu memperkuat soliditas birokrasi dan bekerja dengan orientasi pelayanan.
“Saya percaya dengan birokrasi yang solid mampu menjadikan Lampung Selatan maju menuju Indonesia Emas. Berikan yang terbaik di mana pun kita berada,” kata Supriyanto.
Pelantikan 152 pejabat di halaman MPP Lampung Selatan akhirnya bukan sekadar seremoni pergantian atau pengisian jabatan.
Lebih dari itu, lokasi pelantikan menjadi simbol bahwa wajah birokrasi seharusnya selalu dekat dengan masyarakat.
Sebab, bagi warga, ukuran sederhana dari pemerintah yang bekerja bukan seberapa banyak jabatan yang terisi atau penghargaan yang diterima.
Ukuran sebenarnya adalah apakah ketika datang membawa persoalan, mereka bisa pulang dengan solusi.
