PANTAU FINANCE- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Di tengah proses pengisian jabatan yang kini menjadi kewenangan konstitusional Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sejumlah nama mulai diperbincangkan, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua Umum Generasi Muda Pejuang Nusantara (GEMA PUAN), Ridwan, menilai pembahasan mengenai pengganti Gibran harus dilakukan secara jernih dan mengutamakan kepentingan bangsa. Menurutnya, proses tersebut tidak boleh berubah menjadi perebutan pengaruh antarkelompok politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Sekarang kita harus menakar secara jernih siapa yang akan menggantikan Gibran. Ada nama Puan Maharani, ada Sufmi Dasco Ahmad, dan ada pula kemungkinan kursi Wakil Presiden dibiarkan kosong sementara. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi babak baru pertarungan elite yang mengganggu pemerintahan dan keamanan negara,” ujar Ridwan dalam keterangannya.
Puan Maharani dan Dasco dalam Perbincangan Politik
Ridwan menyebut Puan Maharani sebagai salah satu figur yang dapat menjadi bahan pembicaraan publik. Sebagai Ketua DPR RI, Puan memiliki posisi strategis dalam lembaga legislatif dan pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional.
Menurut Ridwan, pengalaman tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam membicarakan figur yang mampu menjaga komunikasi antarlembaga negara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyebutan nama Puan bukan berarti GEMA PUAN mengklaim adanya pencalonan resmi atau dukungan dari pihak tertentu.
Selain Puan, Ridwan turut menyebut Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra tersebut dinilai memiliki pengalaman dalam komunikasi politik dan dinamika parlemen.
“Puan dan Dasco memiliki latar belakang serta posisi politik yang berbeda. Puan berada di pucuk pimpinan DPR, sedangkan Dasco memiliki pengalaman dalam komunikasi politik pemerintahan dan parlemen. Keduanya bisa menjadi bahan pertimbangan. Tetapi keputusan harus mengikuti mekanisme konstitusi, bukan sekadar kesepakatan kelompok politik,” katanya.
Kekosongan Jabatan Wapres Harus Bersifat Sementara
Ridwan juga menyinggung kemungkinan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan selama proses penggantian berlangsung. Menurutnya, pemerintah tetap harus menjalankan tugas dan pelayanan publik meskipun posisi tersebut belum terisi.
Namun, ia mengingatkan bahwa kekosongan jabatan tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap konstitusi. Pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Kalau memang diperlukan waktu untuk mempertimbangkan calon yang tepat, jangan dipaksakan hanya karena tekanan politik. Biarkan proses berjalan sesuai aturan. Yang terpenting pemerintahan tetap bekerja, pelayanan publik tidak terganggu, dan keamanan negara terjaga. Tetapi kekosongan itu harus dipahami sebagai keadaan sementara, bukan berarti kita mengabaikan amanat konstitusi,” tegasnya.
Pengunduran Diri Gibran dan Mekanisme Konstitusi
Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menjelaskan, setelah proses pengunduran diri ditindaklanjuti, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan resmi MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan pengganti.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar penentuan figur melalui kesepakatan politik, melainkan harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku.
Ridwan Ingatkan Elite Politik Tidak Memperkeruh Situasi
Ridwan turut mengingatkan agar dinamika penggantian Wakil Presiden tidak dicampuradukkan dengan berbagai persoalan hukum dan isu politik lainnya. Ia meminta semua pihak menghindari spekulasi yang dapat memperkeruh suasana serta memicu konflik antarkelompok.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses melalui jalur hukum yang berlaku. Di sisi lain, stabilitas pemerintahan dan rasa aman masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.
“Jangan sampai persoalan penggantian Wakil Presiden, polemik hukum, dan kasus penyadapan berubah menjadi pertarungan terbuka antarkekuatan elite. Kita tidak boleh membiarkan rakyat menjadi korban. Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses, tetapi negara harus tetap berjalan dan masyarakat harus tetap merasa aman,” ujarnya.
Stabilitas Bangsa Harus Diutamakan
Bagi GEMA PUAN, persoalan utama saat ini bukan semata-mata siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden, melainkan bagaimana memastikan seluruh proses berjalan sah, transparan, dan tidak mengganggu stabilitas nasional.
Ridwan meminta Presiden Prabowo, MPR, DPR, partai politik, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan mengedepankan kepentingan bangsa.
“Jangan ada pihak yang merasa paling berhak menentukan masa depan negara. Jangan ada pula yang memaksakan kehendak dengan tekanan jalanan atau tindakan di luar hukum. Kita harus memberi ruang kepada Presiden dan MPR menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi,” katanya.
Ia menegaskan, siapa pun figur yang nantinya dipilih harus melalui proses yang benar dan sesuai aturan. Pergantian Wakil Presiden diharapkan menjadi momentum memperkuat tata kelola negara, bukan membuka konflik politik yang lebih luas.
“Puan, Dasco, atau siapa pun yang nantinya diajukan, semuanya harus melalui proses yang benar. Bahkan jika untuk sementara kursi Wapres kosong, pemerintahan harus tetap berjalan. Jangan korbankan stabilitas Indonesia demi kepentingan jabatan. Konstitusi harus dijaga, demokrasi harus dihormati, dan keamanan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” tutup Ridwan.
GEMA PUAN mengusung pesan: Tegakkan Konstitusi, Jaga Demokrasi, Selamatkan Persatuan Bangsa.***
