PANTAU FINANCE- Wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan pembahasan mengenai sosok yang dinilai layak mengisi posisi tersebut apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi. Salah satu nama yang diusulkan untuk dipertimbangkan adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Usulan itu disampaikan advokat dan praktisi hukum asal Lampung, Hendri Adriansyah, S.H., M.H. Menurutnya, Puan merupakan salah satu figur yang memiliki pengalaman politik dan kelembagaan untuk dipertimbangkan sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Hendri menilai, pergantian Wakil Presiden tidak semestinya dipandang sebatas pengisian jabatan dalam struktur pemerintahan. Momentum tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat konsolidasi politik, menjaga stabilitas nasional, serta membangun hubungan kerja yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Ia menilai pengalaman Puan Maharani, baik ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun saat memimpin DPR RI, menjadi salah satu pertimbangan yang relevan.
Pengalaman tersebut, menurut Hendri, berpotensi mendukung koordinasi kebijakan nasional, memperkuat komunikasi antarlembaga negara, serta menjaga kesinambungan agenda pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto.
“Menurut pandangan saya, Ibu Puan Maharani merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pengalaman beliau di pemerintahan maupun parlemen menjadi modal penting dalam membangun koordinasi dan memperkuat stabilitas pemerintahan,” demikian pandangan Hendri dalam pernyataan pers yang diusulkan.
Tekankan Pentingnya Kesamaan Visi dan Komitmen Kebangsaan
Lebih lanjut, Hendri berpandangan bahwa hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden harus dibangun di atas kesamaan visi kebangsaan, penghormatan terhadap konstitusi, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik kelompok.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap proses pergantian Wakil Presiden harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi, dilakukan secara transparan, dan menghormati kewenangan lembaga negara yang terkait.
Menurutnya, figur yang nantinya dipercaya mendampingi Presiden harus mampu menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Siapa pun yang nantinya dipercaya mendampingi Presiden harus mampu menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, dan memastikan program-program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjut pernyataan tersebut.
Mekanisme Pengisian Jabatan Diatur Konstitusi
Dalam konteks ketatanegaraan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Dengan demikian, usulan Hendri agar Puan Maharani dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden merupakan pandangan politik yang dapat menjadi bagian dari diskusi publik. Namun, penentuan pengganti Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Hendri berharap dinamika politik terkait kemungkinan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak berkembang menjadi ketidakpastian berkepanjangan yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kepentingan bangsa dan negara harus menjadi pertimbangan utama. Pergantian kepemimpinan hendaknya menjadi momentum memperkuat pemerintahan, menjaga persatuan nasional, serta memastikan agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan sesuai amanat konstitusi,” pungkas pernyataan tersebut.***
