PANTAU FINANCE- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN secara konsisten meraih predikat Informatif, kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator komitmen kementerian dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipercaya.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, berharap kementeriannya dapat kembali mempertahankan predikat tersebut dalam penilaian tahun ini.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy seusai mengikuti kegiatan.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahap presentasi sekaligus penilaian akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Tahapan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah dinyatakan lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Keterbukaan Informasi Tetap Memiliki Batas
Dalam kesempatan tersebut, Ossy menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan berarti seluruh informasi dapat disampaikan kepada masyarakat tanpa batas.
Menurutnya, terdapat informasi yang wajib dibuka dan dapat diakses publik. Namun, ada pula informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, badan publik, termasuk Kementerian ATR/BPN, harus menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses masyarakat serta dasar hukum apabila terdapat informasi yang tidak dapat dibuka.
Ossy mengatakan, kementeriannya terus berupaya memperluas penyebaran informasi, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan pertanahan.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tuturnya.
Transparansi Didorong Sejalan dengan Perbaikan Layanan
Keterbukaan informasi diharapkan dapat membantu masyarakat memahami hak, prosedur, serta mekanisme dalam memperoleh layanan pertanahan. Dengan informasi yang jelas, masyarakat juga diharapkan mengetahui tahapan pelayanan dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Selain memperluas akses informasi, Kementerian ATR/BPN menyatakan terus melakukan pembenahan pelayanan melalui sejumlah inovasi yang ditujukan untuk memberikan kepastian waktu penyelesaian.
Salah satunya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang, menurut keterangan kementerian, dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.
Selain itu, pada 2026 Kementerian ATR/BPN meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal. Layanan tersebut ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT).
Ossy menilai keterbukaan informasi mengenai layanan pertanahan dan tata ruang perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran.***
