PANTAU FINANCE- Awal tahun 2026 menjadi momen reflektif bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Di tahun kedua kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, tantangan fiskal kembali muncul ke permukaan dan langsung bersinggungan dengan harapan publik terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Isu ini penting karena menyangkut kemampuan pemerintah menjaga layanan dasar, infrastruktur, dan kepercayaan masyarakat.
Realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran sebelumnya tercatat belum mencapai target. Dari proyeksi lebih dari Rp4,22 triliun, PAD yang masuk hanya sekitar Rp3,37 triliun atau 79,9 persen. Kondisi ini membuat ruang gerak anggaran menjadi terbatas, terlebih Pajak Kendaraan Bermotor yang selama ini menjadi andalan hanya terealisasi sekitar 42 persen dari target.
Situasi fiskal tersebut bukan hal baru bagi kepemimpinan Mirza. Saat pertama kali menerima amanah pada 2025, ia juga dihadapkan pada kondisi kas daerah yang minim, disertai kewajiban tunda bayar dan utang jangka pendek bernilai triliunan rupiah. Konteks ini penting untuk dipahami publik agar evaluasi kinerja tidak dilepaskan dari kondisi awal yang diwarisi.
Di tengah keterbatasan itu, pemerintah provinsi memilih pendekatan yang lebih realistis. Fokus diarahkan pada perbaikan infrastruktur yang paling mendesak, khususnya jalan dan jembatan. Sepanjang tahun pertama, tercatat puluhan ruas jalan provinsi dan puluhan unit jembatan ditangani, dengan hasil peningkatan kemantapan jalan serta penurunan laju kerusakan tahunan.
Capaian tersebut mungkin belum terlihat besar di atas kertas, namun berdampak langsung bagi mobilitas warga dan aktivitas ekonomi harian. Dalam konteks fiskal yang ketat, kebijakan ini menunjukkan upaya menjaga fungsi dasar infrastruktur agar tidak semakin tertinggal.
Upaya penanganan banjir di Kota Bandarlampung juga mulai digerakkan. Pembangunan embung pengendali banjir di kawasan rawan dirancang tidak hanya sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai ruang publik. Pendekatan ini menempatkan infrastruktur sebagai bagian dari kualitas hidup warga, bukan sekadar proyek fisik.
Pada sektor konektivitas ekonomi, pemerintah provinsi mendorong percepatan akses Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang. Jalur ini diproyeksikan menjadi simpul penting distribusi logistik dan industri, sehingga memiliki dampak jangka panjang bagi daya saing Lampung.
Di bidang pendidikan, kebijakan yang diambil menyentuh langsung keresahan masyarakat. Penghapusan pungutan yang membebani orang tua siswa di sekolah negeri dan pengembalian ribuan ijazah yang sempat tertahan memberi dampak konkret bagi generasi muda. Langkah ini memperlihatkan keberpihakan pada akses pendidikan yang lebih adil.
Penguatan sumber daya manusia juga diarahkan ke pasar global. Pemerintah provinsi membuka jalur penempatan tenaga kerja ke luar negeri, termasuk Jepang, sebagai strategi meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Lampung. Isu ini relevan dengan tantangan lapangan kerja yang masih menjadi perhatian publik.
Pada ranah kebudayaan, kepemimpinan Mirza menampilkan simbol-simbol yang menegaskan identitas lokal. Prosesi adat sejak awal masa jabatan hingga upaya sertifikasi situs cagar budaya menunjukkan perhatian pada pelestarian warisan daerah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Aspek personal pemimpin juga menjadi sorotan publik. Pilihan gaya hidup sederhana dan kedekatan dengan ruang-ruang ibadah sering dibaca sebagai simbol etika dan disiplin moral. Terlepas dari beragam tafsir, hal ini memperkaya narasi kepemimpinan di tengah krisis kepercayaan terhadap politik.
Dengan mandat elektoral yang besar pada Pilgub 2024, ekspektasi publik terhadap hasil nyata tentu tinggi. Kritik dan pengawasan tetap menjadi bagian wajar dari demokrasi, namun arah kebijakan yang ditempuh menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal dan tuntutan publik.
Ke depan, tantangan utama pemerintah provinsi adalah meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, sekaligus memastikan belanja publik tetap berdampak. Konsistensi kebijakan dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga di tengah situasi yang belum sepenuhnya ideal.***
