PANTAU FINANCE– Kontroversi terbaru menghampiri SMA Siger, sekolah yang digagas Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dengan klaim “sekolah gratis”. Fakta mengejutkan terungkap, modul pelajaran di sekolah ini ternyata dijual seharga Rp 15 ribu per buku, memicu pertanyaan publik terkait transparansi dan janji pendidikan gratis.
Beberapa siswa SMA Siger 2 mengaku harus membeli modul ini untuk melengkapi proses belajar. “Iya gratis, tapi kalau modul kita beli 15 ribu. Tapi buat yang mau beli aja,” ungkap beberapa murid saat ditemui di sela jam istirahat. Ironisnya, meski sekolah menyediakan makan bergizi gratis, sekolah ini belum tercatat di Dapodik, menimbulkan pertanyaan soal legalitas dan pengelolaan dana publik.
Jika dihitung, satu siswa harus membeli modul untuk 15 mata pelajaran, yang berarti total biaya mencapai Rp 225 ribu per tahun. Angka ini menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa, terutama mereka dari keluarga pra sejahtera yang menjadi sasaran utama klaim program pendidikan gratis Wali Kota Eva Dwiana.
Sementara itu, biaya operasional sekolah menggunakan APBD Kota Bandar Lampung. Namun, menurut pejabat Pemkot, pengajuan anggaran sekolah ini masih dalam tahap finalisasi di tingkat provinsi. Chepi, Kabid Anggaran BKAD Kota Bandar Lampung, menjelaskan, “Setahu saya, Disdik sudah mengajukan dan sekarang masih tahap finalisasi di provinsi.”
Kabid Dikdas Disdikbud Bandar Lampung pun mengakui, regulasi terkait anggaran SMA Siger belum rampung. “Saya bukan orang yang berkompeten sebenarnya menjawab terkait ini. Tapi setahu saya, anggarannya masih dalam finalisasi,” tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Eva Dwiana melalui akun media sosialnya mengklaim bahwa SMA Siger dibangun untuk warga pra sejahtera dengan semua kebutuhan pendidikan digratiskan. Namun, kenyataan di lapangan jauh berbeda, modul berbayar menjadi bukti bahwa janji sekolah gratis masih jauh dari implementasi.
Upaya konfirmasi lebih lanjut dari Plh Kepala SMA Siger 2, Udina—yang juga Kepala SMP Negeri 44 Bandar Lampung—belum membuahkan hasil. Mobil dinas terlihat di area parkir sekolah, namun pejabat bersangkutan disebut tidak berada di tempat saat dikonfirmasi.
Kasus ini menambah panjang daftar kontroversi kebijakan pendidikan Wali Kota Eva Dwiana, yang kini semakin identik dengan julukan “The Killer Policy.” Masyarakat menuntut kejelasan terkait penggunaan dana publik dan transparansi pelaksanaan program sekolah gratis di SMA Siger, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.***
