PANTAU FINANCE- Pemerintah Provinsi Lampung langsung bergerak cepat di hari pertama kerja tahun 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta fasilitas layanan publik, Jumat (2/1/2026), sebagai langkah awal memastikan roda pemerintahan berjalan efektif sejak awal tahun.
Sidak ini menjadi penanda keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga disiplin aparatur sipil negara sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan pasca-libur panjang akhir tahun. Bagi publik, langkah ini penting karena kualitas pelayanan di awal tahun kerap menjadi tolok ukur konsistensi kinerja birokrasi ke depan.
Sidak Dilakukan Serentak oleh Tiga Tim
Inspeksi dilakukan secara serentak oleh tiga tim yang menyasar berbagai OPD dan unit layanan. Tim pertama dipimpin langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, tim kedua dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, dan tim ketiga dikomandoi Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung Sulpakar.
Pola pembagian tim ini dimaksudkan agar pengawasan berlangsung menyeluruh, tidak hanya terfokus pada satu titik. Dengan cara ini, pemerintah provinsi dapat memperoleh gambaran utuh mengenai tingkat kehadiran ASN, kesiapan pelayanan, serta kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Komitmen Penegakan Disiplin ASN
Dalam keterangannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa sidak bukan sekadar agenda seremonial awal tahun, melainkan bagian dari komitmen Pemprov Lampung menegakkan aturan disiplin ASN. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
“Sidak ini untuk memastikan disiplin ASN benar-benar dijalankan dan kinerja perangkat daerah berjalan sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Gubernur saat meninjau OPD dan biro di lingkungan Setda Provinsi Lampung.
Menurutnya, kedisiplinan aparatur berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan dan pelayanan yang diterima masyarakat. Jika ASN hadir dan bekerja optimal sejak hari pertama, maka target kerja sepanjang tahun akan lebih realistis untuk dicapai.
Fokus Layanan Publik di RSUD Abdul Moeloek
Selain kantor pemerintahan, Gubernur juga melakukan sidak ke RSUD Abdul Moeloek, rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Langkah ini menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas, terutama karena RSUD Abdul Moeloek merupakan rujukan terakhir bagi pasien dari kabupaten dan kota se-Lampung.
“Semua rujukan terakhir dari kabupaten dan kota itu ke Abdul Moeloek. Tidak ada rumah sakit lain lagi, sehingga pelayanannya harus tetap optimal,” tegas Gubernur.
Ia mengakui, RSUD Abdul Moeloek saat ini menghadapi tantangan kelebihan kapasitas seiring tingginya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong peningkatan fasilitas, kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi medis yang lebih modern.
Penguatan Fasilitas dan Teknologi Medis
Dalam sidak tersebut, Gubernur menyampaikan rencana penguatan RSUD Abdul Moeloek pada tahun 2026. Salah satunya melalui penambahan layanan LASIK yang ditargetkan menjadikan rumah sakit ini sebagai yang pertama di wilayah Sumatera bagian selatan dengan fasilitas tersebut.
“Saya sudah minta Pak Sekda mendukung penuh kebutuhan RSUDAM. Tahun 2026 ini, RSUD Abdul Moeloek akan memiliki fasilitas LASIK dan menjadi rumah sakit pertama di wilayah Sumbagsel yang menyediakan layanan tersebut,” kata Gubernur.
Peninjauan dilakukan langsung ke sejumlah unit, mulai dari Instalasi Farmasi, poliklinik umum, instalasi gawat darurat, hingga ruang rawat inap bedah. Gubernur juga berdialog dengan pasien untuk mendengar langsung pengalaman mereka terhadap layanan yang diberikan.
Salah satu pasien, Sutrisno (62), warga Gunung Sugih, Lampung Tengah, menyampaikan kepuasannya selama menjalani pengobatan.
“Saya kemoterapi tulang sudah tiga tahun pakai BPJS. Alhamdulillah pelayanannya sangat baik,” ujarnya.
Hasil Sidak dan Evaluasi Awal Tahun
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan mengungkapkan bahwa hasil sidak di 15 OPD menunjukkan tingkat kehadiran ASN tergolong baik. Meski demikian, masih diperlukan pembinaan untuk menjaga konsistensi kinerja.
“Kesadaran sudah cukup, tapi tetap perlu dukungan dan pembinaan bagi yang belum maksimal,” jelasnya.
Asisten Administrasi Umum Sulpakar menambahkan, tujuan utama sidak adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sejak hari pertama kerja. Menurutnya, disiplin ASN merupakan fondasi pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Disiplin dan tanggung jawab adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani,” pungkasnya.
Ke depan, hasil sidak ini akan menjadi bahan evaluasi awal bagi Pemprov Lampung dalam menyusun langkah pembenahan birokrasi dan peningkatan layanan publik sepanjang 2026.***
