PANTAU FINANCE- Kasus PT LEB yang menjerat tiga direksinya sebagai tersangka dugaan korupsi terus menyita perhatian publik. Penanganan kasus ini sudah berlangsung sekitar satu tahun, namun banyak pihak masih mempertanyakan dasar hukum dan logika di balik tuduhan yang dilayangkan.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menegaskan bahwa dugaan korupsi terkait pengelolaan Participating Interest (PI) 10% dari kontraktor migas, namun publik masih bingung: dari mana kerugian negara atau perekonomian negara itu muncul? Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi terjadi ketika seseorang bertujuan dan melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Logika sederhananya, dana PI 10% bukan berasal dari APBN atau APBD, melainkan merupakan bagi hasil dari kontraktor migas yang sudah masuk ke kas Pemerintah Provinsi Lampung. Data publik menunjukkan bahwa ratusan miliar dana bagi hasil ini sudah diterima pemerintah daerah. Pertanyaannya, apakah penggunaan sebagian dana oleh PT LEB untuk membayar tunggakan gaji karyawan dan operasional perusahaan bisa dianggap merugikan negara? Sampai saat ini, belum ada temuan konkret atau regulasi jelas yang mengatur pengelolaan dana PI 10% oleh BUMD atau perseroan daerah seperti PT LEB maupun PT LJU.
Dalam PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, disebutkan hanya mekanisme penawaran PI 10% oleh kontraktor dan pernyataan kesanggupan minat oleh BUMD. Begitu pula dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 37 Tahun 2016 yang hanya memuat ketentuan penawaran PI 10%. Pergub atau Perda Lampung pun tidak mengatur detail pengelolaan aliran dana PI 10%.
Kasus ini memunculkan istilah kontroversial dari pihak Kejati Lampung: “Role Model,” yang dalam bahasa tradisional masyarakat kerap diterjemahkan sebagai “kelinci percobaan.” Publik lantas bertanya, apakah direksi PT LEB dijadikan eksperimen hukum dalam pengelolaan dana bagi hasil migas yang regulasinya masih abu-abu?
Selain itu, banyak pakar hukum menyoroti pentingnya RUPS BUMD atau induk BUMD untuk memberikan klarifikasi dan evaluasi prosedur penggunaan dana PI 10%. Hal ini penting agar publik memahami secara transparan apakah dana yang digunakan sesuai ketentuan atau memang berpotensi disalahartikan sebagai kerugian negara.
Kritikus menekankan bahwa kasus ini bisa menjadi preseden penting dalam pengelolaan dana PI 10% di seluruh Indonesia. Jika tidak ada dasar hukum yang jelas, maka setiap BUMD yang memanfaatkan dana bagi hasil migas bisa terancam tuduhan serupa. Publik menuntut transparansi, dokumen resmi, dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak muncul kesan bahwa PT LEB dijadikan “kelinci percobaan” dalam praktik hukum yang masih multitafsir.
Kasus PT LEB pun menjadi sorotan nasional, tidak hanya bagi publik Lampung tetapi juga kalangan hukum dan pemerintahan. Apalagi potensi dampaknya besar bagi dunia usaha migas, tata kelola BUMD, dan kepastian hukum pengelolaan dana bagi hasil eksplorasi migas di masa depan.***
